Sebaiknya kepala daerah hanya satu periode

Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin yang terbukti menggunakan APBD untuk kampanye.

Persoalan besar dalam pemilu kepala daerah alias pemilukada adalah inkumben. Jika seorang gubernur, bupati, wali kota maju lagi untuk periode kedua maka pemilukada tidak akan jujur dan adil.

Si pejabat inkumben itu sangat diuntungkan karena bisa kampanye tiap hari selama lima tahun. Dia bebas ke mana-mana pakai APBD alias uang rakyat. Dia juga bisa sosialisasi, pencitraan di media massa dengan mudah.

Di NTT misalnya Gubernur Frans Leburaya menggunakan jargon anggurmerah sebagai bahan kampanye pilgub. Dia didukung aparatnya hingga ke desa-desa. Dia menang start sehingga menang lagi dalam pilgub barusan.

Itu pun tidak mudah. Frans harus bertarung dua putaran dengan selisih suara sangat tipis. Seandainya Frans bukan inkumben jelas akan kalah telak.

Di hampir semua provinsi, kabupaten, kota, petahana selalu menimbulkan kecemburuan calon-calon lain. Kecuali inkumben yang bermasalah atau memang punya persoalan moral yang serius. Rata-rata calon lain baru sosialisasi enam bulan, bahkan kyrang seperti di Jawa Timur, sementara inkumben lima tahun.

Saya rasa parlemen perlu serius mencermati fenomena inkumben yang cenderung makin sulit dikontrol itu. Bagaimana bisa mengontrol kalau DPRD sudah dijinakkan dengan berbagai fasilitas? Yang notabene pakai uang rakyat juga.

Ke depan perlu ada pembatasan masa jabatan seorang kepala daerah cukup satu periode. Mungkin tidak lagi lima tahun tapi enam tahun. Hanya dengan begitu pemilukada bisa lebih fair.

Akan lebih bagus lagi jika status gubernur diganti menjadi wakil pemerintah pusat sehingga cukup diangkat presiden. Tidak perlu pemilihan langsung yang menghamburkan triliunan rupiah.

Hanya orang sakti saja seperti Jokowi yang bisa mengalahkan gubernur inkumben Fauzi Bowo, yang juga hebat dengan sumber daya luar biasa, di Jakarta. Jokowi jelas pengecualian. Sebab yang terjadi di daerah-daerah adalah betapa sulitnya menegakkan fair play dalam pemilukada ketika salah satu pesertanya adalah kepala daerah yang sedang menjabat.

Salam demokrasi!