Perlukah menulis gelar haji dan akademik?

Rombongan calon haji asal Kabupaten Lembata, NTT,2013. Jumlahnya 15 orang.

Di Nusa Tenggara Timur tidak banyak orang yang bergelar haji. Selain biaya naik haji mahal, sementara orang NTT kebanyakan miskin, umat Islam memang minoritas di NTT. Di kabupaten saya, Lembata, setiap tahun yang naik haji cuma 6 atau 10 orang saja. Dua puluh sudah banyak sekali.

Bandingkan dengan haji di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang ribuan orang setiap musim. Bahkan ada KBIH di Gedangan, Sidoarjo, yang bisa memberangkatkan satu sampai dua keloter. Satu kelompok terbang atawa keloter itu 450 orang.

Karena itu, haji-haji di NTT punya posisi yang sangat tinggi. Dengan naik haji, status sosianya yang sudah tinggi (karena berada) makin naik lagi. Maka, haji-haji di NTT, khususnya Flores Timur daerah saya selalu melekat di nama mereka. Haji Anwar. Haji Ibrahim. Haji Arsyad. Haji Payong. Haji Bala. Begitu pula hajah-hajah untuk yang wanita.

Seorang bapak yang baru pulang berhaji akan menolak dipanggil namanya yang lama. Dia tak akan menyahut kalau gelar haji yang mahal itu (butuh Rp 40-50 juta) diabaikan begitu saja meskipun tidak sengaja.

"Engkau harus panggil saya Bapak Haji X. Saya ini sudah pulang dari Mekah," katanya. Kisah Pak Haji X ini sering jadi bahan pelipur lara di kampung halaman saya.

Di Jawa populasi haji sudah telalu banyak. Yang antre naik haji jutaan orang, hingga lima hingga 10 tahun ke depan. Karena itu, haji-haji di Surabaya bukan gelar yang sangat khusus seperti di NTT. Mereka tidak merasa perlu mencantumkan gelar hajinya di depan nama.

"Haji itu salah satu rukun Islam, menunaikan ibadah haji. Yang penting mabrur, bukan gelarnnya," kata Eyang Siti yang tak pernah pakai gelar hajah meskipun sudah naik hajah pada awal 2000an.

Koran-koran di Surabaya, yang berpengaruh, pun tak pernah mencantumkan gelar di depan nama seseorang. Bahkan gelar profesor, dokter, dan sebagainya pun tidak perlu dicantumkan. Mantan ketua MPR hanya ditulis Amien Rais, bukan Prof Dr H Amien Rais MSi.

Mengapa? Karena di Jawa sudah terlalu banyak haji, profesor, doktor, sarjana ini itu, doktoranda, dan sebagainya. Akan sangat aneh kalau seorang pencuri sepeda motor atau mobil ditulis nama dengan gelarnya. Misalnya: Tersangka penggelapan mobil Drs H Bagong dicokok polisi.

Beda dengan di koran-koran di NTT yang sangat suka mencantumkan gelar akademis dan haji-hajah di depan nama seseorang. Misalnya Gubernur NTT Drs Frans Lebu Raya MSi membuka seminar pembangunan pertanian di Kupang.

Kita yang biasa membaca koran-koran Jakarta atau Surabaya pasti tergeli-geli melihat deretan gelar di depan nama orang. Bagaimana kalau seorang narasumber punya 5 atau 7 gelar? Apakah harus ditulis semua?

Ya, wartawan di NTT biasanya menuliskan semua. Amboi, betapa space koran dihabiskan untuk menulis gelar orang yang tidak jelas sumbangannya untuk dunia akademis di Indonesia.

Kembali ke gelar haji hajah. Bagi politisi atau pejabat, gelar haji sangat penting untuk menunjukkan siapa dia. Bukan saja sebagai penanda agama seseorang, tapi juga kualitas keimanannya. Paling tidak masyarakat diberi tahu bahwa orang itu sudah menjalankan lima rukun Islam secara lengkap.

Maka, jangan heran kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu menulis namanya begini: Dr H Susilo Bambang Yudhoyono. Pesannya jelas: beliau sudah hebat secara akademis, keislamannya pun jangan diragukan lagi.

Teman saya di Bojonegoro pun suka menulis namanya: H. Haryono di kartu nama dan artikel-artikel yang ditulisnya. Padahal si Haryono ini biasanya membahas masalah gereja dan kitab suci kristiani.

"H itu Hendrikus. Hendrikus Haryono," katanya sambil tertawa kecil.

Andaikan jadi caleg, si Haryono bisa dikira haji.

Sent from my BlackBerry® via Smartfren EVDO Network