Surabaya Tak Perlu Wakil Wali Kota?

Demo meminta DPRD Surabaya segera memilih wakil wali kota.

Surabaya rupanya tidak butuh wakil wali kota (wawali). Cukup Wali Kota Bu Risma (Tri Rismaharini) yang energetik, ditunjang birokrasi yang kompk dan mau bekerja keras. Bu Risma kelihatan asyik-asyik saja bekerja meskipun sudah lima bulan tak punya wakil.

Bambang Dwi Hartono mundur untuk maju pemilihan gubernur Jawa Timur. Hasilnya sangat mengecewakan. Bambang DH hanya nomor tiga di bawah Soekarwo dan Khofifah.

Bambang sendiri sudah lama ingin mundur karena kurang sreg jadi wawali. Sebelumnya, Bambang DH wali kota Surabaya dua periode. Sebelumnya lagi Bambang DW jadi wakil wali kota pada era Cak Narto. Bambang senang mundur, Risma pun lebih asyik kalau tidak punya wakil. Klop!

Dulu, di zaman almarhum Cak Narto (Sunarto Sumoprawiro), Bambang DH pun tak punya peran menentukan sebagai wawali. Cak Narto jalan sendiri dengan gaya areknya. Bambang baru menggeliat ketika Cak Narto sakit berat dan dirawat di Australia hingga meninggal dunia.

Bambang DH pun naik pangkat sebagai wali kota Surabaya. Bambang kemudian membuktikan diri bisa memimpin Kota Surabaya dengan baik. Pentolan PDI Perjuangan ini akhirnya dipercaya rakyat memimpin dua periode.

Tapi, sejarah berulang. Bambang DH ternyata tidak belajar dari pengalaman ketika dirinya "tidak direken" Cak Narto saat menjadi wakil wali kota. Gantian Bambang yang menyia-nyiakan Arief Afandi, wakil wali kota, yang juga mantan pemimpin redaksi Jawa Pos.

Roda terus berputar. Bambang yang dua periode jadi wali kota kini gantian jadi wakil wali kota. Bu Risma yang jadi wali kotanya. Gantian Bambang DH yang berkali-kali curhat, bahkan mengirim surat untuk mengundurkan diri. "Tugas saya sudah selesai," begitu alasan Bambang DH.

Aneh! Dipilih langsung untuk lima tahun kok bilang "sudah selesai" di tengah jalan. Hubungan Bambang DH dengan Wali Kota Risma, yang notabene mantan anak buahnya di Pemkot Surabaya, pun jadi renggang. Hingga Bambang mundur beneran karena dicalonkan PDI Perjuangan untuk maju pemilihan gubernur Jatim 29 Agustus 2013.

Karena itu, tidak aneh kalau DPRD Surabaya terkesan ogah-ogahan memproses wawali yang baru. Siang tadi (6/11/2013), sidang paripurna pemilihan wawali Surabaya gagal. Tidak kuorum karena 15 anggota DPRD Surabaya mangkir. Tentu manuver politik ini ada udang di balik batunya.

Pertanyaannya, apakah Bu Risma sebagai wali kota sudah sreg atau "berkenan" dengan dua calon yang ada? Whisnu Sakti dan Syaifuddin Zuhri? Keduanya sama-sama kader PDI Perjuangan, sama-sama anggota DPRD Surabaya?

Melihat sepak terjang Bu Risma selama ini yang teknokratis, suka blusukan, selalu ingin terjun langsung, bekerja habis-habisan, cenderung jauh dari hiruk-pikuk politik... rasanya kedua calon ini kurang pas. Terlalu dipaksakan oleh mekanisme politik hanya karena wawali sedang vakum.

Ibarat orang yang dipaksa menikah dengan seseorang, padahal anaknya sendiri tidak suka si calon yang disodorkan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kamu harus mau kawin? Ini amanat undang-undang. Ini demi kelangsungan kinerja birokrasi, pemkot, dan sebagainya.

Ini saya kira sudah jadi masalah nasional. Di mana-mana hubungan antara kepala daerah dan wakilnya bermasalah. Kelihatan kompak sebentar menjelang pemilukada dan awal-awal pelantikan, setelah itu dingin. Komunikasi tidak ada. Wali kota atau bupati bukannya terbantu dengan wakilnya, malah terbebani. Beban psikologis yang sangat berat.

Mungkin parlemen pusat sebagai pembuat undang-undang pemerintahan daerah bisa mengevaluasi aturan tentang kepala daerah dan wakil kepala daerah ini. Apakah tidak sebaiknya wakil kepala daerah itu diserahkan kepada sang kepala daerah atau bagaimana?

Atau, memang sebaiknya tidak perlu ada wakil wali kota, wakil bupati, wakil gubernur? Buat apa membayar mahal wakil kepala daerah dengan uang rakyat, sementara dia tidak punya job yang jelas?

Manfaat wakil wali kota baru terasa ketika wali kotanya berhalangan tetap seperti Cak Narto yang meninggal dunia.